LUWU UTARA — Transparansi pelayanan publik di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Utara kembali dipertanyakan. Pasalnya, Kepala BPN Muhammad Ridwan diduga enggan berkomunikasi dengan wartawan yang hendak melakukan konfirmasi terkait keluhan masyarakat.
Dugaan itu muncul setelah dua kali seorang jurnalis mencoba menemui Ridwan untuk meminta keterangan soal pelayanan sertifikat tanah, namun tidak berhasil bertemu.
Tak hanya itu, Kepala Seksi II di instansi tersebut juga disebut sangat sulit ditemui oleh wartawan. Kondisi ini diungkapkan oleh Ketua Kawasan (Komunitas Wartawan Se-Luwu Utara), Putri Anggraeni, pada Rabu (30/10/2025).
“Kami sudah dua kali datang ke Kantor BPN untuk konfirmasi persoalan yang sering dialami masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah. Pertama kami datang hari Senin, tapi beliau tidak ada di tempat. Kami juga sudah mencoba menghubungi lewat WhatsApp, namun tidak direspons. Hari ini kami datang lagi, tapi tetap tidak bisa bertemu,” ujar Putri.
Putri menegaskan, tujuan kedatangan dirinya bukan untuk mencari sensasi, melainkan menjalankan tugas jurnalistik agar pemberitaan tetap berimbang.
“Kami hanya ingin konfirmasi langsung agar berita berimbang dan masyarakat mendapat penjelasan yang benar. Tapi kalau pejabat publik sulit ditemui, masyarakat wajar bertanya-tanya ada apa sebenarnya di BPN?” sebutnya.
Keluhan mengenai sulitnya akses konfirmasi kepada pejabat publik bukan hal baru di daerah. Namun, jika hal ini terjadi di lembaga layanan seperti BPN yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat terkait hak atas tanah maka transparansi dan akuntabilitas lembaga tersebut patut dipertanyakan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala BPN Luwu Utara Muhammad Ridwan belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp oleh sejumlah wartawan juga belum direspons.
