MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, menekankan penting dilakukan revisi tata ruang sebagai langkah strategis untuk mengurangi risiko banjir yang kerap melanda kota.
Salah satu upaya yang diusulkan adalah mengembalikan kawasan rawan banjir menjadi ruang terbuka hijau melalui skema konsolidasi lahan.
“Di luar negeri, konsolidasi lahan memungkinkan area banjir diubah menjadi taman atau ruang air, sementara pemukiman dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Tetapi di sini, kebijakan seperti itu sulit diterapkan secara politik,” ungkap Danny Pomanto, Senin (9/12/2024) kemarin.
Meski diakui efektif, implementasi skema ini menghadapi tantangan besar, terutama terkait pembiayaan dan kepemilikan lahan.
Danny Pomanto menilai, kebijakan semacam ini memerlukan dukungan politik yang kuat agar dapat diimplementasikan.
“Tantangan terbesar kita adalah pembiayaan dan kebijakan politik. Ide ini sebenarnya sudah lama muncul, tetapi belum ada langkah konkret karena hambatan tersebut,” tambahnya.
Danny Pomanto menyebut, peran penting pengembang dalam pengelolaan kawasan rawan banjir.
Menurutnya, pemerintah kota perlu mengambil sikap yang lebih tegas dalam memastikan tata kelola yang baik untuk mengurangi risiko banjir.
“Pengembang memiliki tanggung jawab besar, tetapi pemerintah kota juga harus lebih aktif dan tegas. Ini membutuhkan kebijakan kuat agar penataan ruang benar-benar berfungsi untuk melindungi warga,” tegasnya.
Wali Kota Makassar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan memprioritaskan keselamatan, terutama saat menghadapi cuaca ekstrem.
“Kita harus bersiap menghadapi segala kemungkinan dengan penuh kehati-hatian. Keselamatan warga adalah prioritas utama,” tutupnya.
Langkah revisi tata ruang ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk pengendalian banjir di Makassar, sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan kota. (*)
