LUWU – Pemerintah Kabupaten Luwu, melalui Dinas Kesehatan, resmi meluncurkan dan mendiseminasikan Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) sebagai langkah nyata dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting di wilayahnya.
Kegiatan ini digelar di Aula Rumah Jabatan Bupati Luwu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, pada Kamis (19/6/2025).
Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Luwu, UNICEF, dan Yayasan Jenewa Institute, serta dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.
Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Drs. H. Sulaiman, MM; Ketua TP-PKK Hj. Kurniah Patahudding, A.Md; Ketua DWP Hj. Kartini Sulaiman, Direktur Jenewa Institute Surahmansah, S.Gz., M.PH; serta sejumlah Kepala OPD, Kepala BPS Luwu, dan perwakilan Kementerian Agama Luwu.
Dalam sambutannya, Sekda Luwu mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya angka stunting di Kabupaten Luwu dalam tiga tahun terakhir.
Berdasarkan data SSGI dan SKI, prevalensi stunting tercatat sebesar 22,8% (2021), naik menjadi 26,7% (2022), dan meningkat lagi menjadi 32,1% pada tahun 2023.
“Stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, tapi menyangkut masa depan generasi. Anak-anak yang stunting berisiko mengalami gangguan tumbuh kembang baik secara fisik maupun kognitif. Oleh karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan secara biasa-biasa saja,” ujar H. Sulaiman.
Ia menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh, termasuk perubahan cara pikir dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, peluncuran pedoman KPP ini dinilai sebagai langkah penting dalam mendukung pilar kedua Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, yaitu peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
“Pedoman ini memuat segmentasi sasaran, pesan-pesan kunci, pendekatan komunikasi berbasis budaya lokal Luwu, serta mekanisme koordinasi lintas sektor. Saya berharap pedoman ini menjadi panduan kerja bagi tenaga kesehatan, kader posyandu, pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga media lokal,” tambahnya.
Direktur Jenewa Institute, Surahmansah, turut menyampaikan bahwa isu stunting masih menjadi prioritas nasional, termasuk dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut bahwa pilar kedua dalam strategi nasional adalah kampanye perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
“UNICEF dan Jenewa Institute memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten/kota, termasuk Luwu, dalam penerapan konsep KPP sebagai strategi utama mengatasi stunting secara berkelanjutan,” jelas Surahmansah.
Sebagai bagian dari acara, Surahmansah menyerahkan Buku Pedoman KPP kepada Sekda Luwu, yang kemudian secara simbolis diserahkan kepada Ketua TP-PKK, Ketua DWP, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diseminasi materi KPP oleh pakar gizi dari Universitas Hasanuddin, dr. Djunaidi M. Dachlan, M.S., yang membahas secara mendalam pendekatan praktis dan ilmiah dalam penerapan komunikasi perubahan perilaku di lapangan.
Dengan peluncuran pedoman ini, Pemerintah Kabupaten Luwu berharap terciptanya sinergi dan kerja kolaboratif lintas sektor dalam menekan angka stunting dan membentuk generasi yang sehat dan berkualitas di masa depan.
