LUWU – PT Masmindo Dwi Area (MDA) menggelar audiensi bersama Bupati Luwu, H. Patahudding dan jajaran Forkopimda serta sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas perlindungan hukum dan kelangsungan investasi di wilayah Luwu.
Pertemuan tersebut berlangsung di Belopa, Senin 15/09/2025, dan dihadiri Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu, SH., Ketua DPRD Luwu, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Kapolres Luwu, Dandim 1403/Palopo, perwakilan ATR/BPN, Camat Latimojong, Camat Bajo Barat, serta jajaran manajemen MDA.
Dalam kesempatan itu, MDA melaporkan adanya sedikitnya 16 aksi pemalangan jalan sepanjang Agustus 2025 yang menghambat akses menuju lokasi operasional Awak Mas Project. Pemalangan tersebut dipicu berbagai faktor, terutama terkait penerimaan tenaga kerja dan peluang usaha lokal.
Direktur MDA, Erlangga Gaffar, menegaskan pihaknya selalu mengutamakan dialog dan musyawarah dengan masyarakat bersama pemerintah dan aparat hukum.
MDA juga telah menyusun peta sebaran karyawan dan mewajibkan seluruh kontraktor maupun subkontraktor untuk menyalurkan perekrutan tenaga kerja melalui satu pintu sesuai prosedur yang telah disepakati bersama Pokja Percepatan dan Kolaborasi Investasi.
Sementara itu, Bupati Luwu, dalam arahannya, menegaskan pemerintah daerah mendukung investasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menekankan perlunya transparansi dalam proses rekrutmen tenaga kerja, serta pentingnya penyusunan basis data tenaga kerja desa untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja dapat dipetakan secara adil.
Sejumlah pimpinan Forkopimda juga menyampaikan pandangan mulai Ketua DPRD yang menekankan perlunya transparansi rekrutmen dan siap menjadi fasilitator.
Sementara Kajari Luwu menyoroti asas kepastian hukum dan keadilan yang harus melibatkan Disnakertrans serta Pokja.
Kapolres Luwu memastikan kepolisian siap menjaga keamanan dan menegakkan hukum sesuai aturan serta Dandim 1403/Palopo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat, perusahaan, dan masyarakat demi terciptanya situasi kondusif.
Hasil audiensi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya, rencana kebutuhan tenaga kerja hingga 2025 disampaikan secara transparan kepada Satgas dan Pokja, mediasi dan pendekatan kekeluargaan diutamakan dalam pembukaan pemalangan, namun jalur hukum ditempuh jika ada provokasi berulang, Pokja ditetapkan sebagai juru bicara resmi dalam penanganan pemalangan, didukung Forkopimda, Safari hukum dan penyuluhan akan digelar ke desa-desa di jalur logistik pertambangan.
Dengan adanya komitmen bersama ini, seluruh unsur Forkopimda, Pemkab Luwu dan MDA menegaskan tekad untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kepastian hukum, dan keberlangsungan investasi.
Harapannya, iklim investasi di Kabupaten Luwu semakin kondusif, peluang kerja masyarakat terserap secara adil, dan proyek strategis Awak Mas Project dapat terus berlanjut demi kemajuan daerah.
