LUWU TIMUR — Keberadaan segelintir orang yang diduga masih menempati areal Kawasan Industri di lahan milik Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur memicu kemarahan besar masyarakat Desa Harapan Lampia, Kecamatan Malili.
Lahan tersebut diketahui akan digunakan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Kawasan Industri terintegrasi oleh PT Indonesia Hualy Industrial Park (IHIP).
Kemarahan warga Lampia bukan tanpa alasan, mereka menilai keberadaan oknum-oknum yang diduga tidak memiliki alas hak yang sah berpotensi menjadi batu sandungan bagi realisasi proyek strategis nasional yang telah dicanangkan pemerintah pusat.
Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, masyarakat secara tegas menolak segala bentuk aktivitas pihak-pihak yang diduga menyerobot lahan milik Pemda Luwu Timur, khususnya di eks lahan kompensasi PT Vale.
Warga mendesak agar lahan tersebut segera dikosongkan demi kelancaran pembangunan kawasan industri.
Salha seorang tokoh masyarakat Lampia, Muh Adil, menegaskan bahwa kemarahan warga muncul karena masih adanya segelintir orang yang bertahan di kawasan industri tanpa dasar kepemilikan yang sah.
“Kemarahan masyarakat Lampia ini sangat beralasan. Mereka masih berada di areal kawasan industri tanpa memiliki alas hak yang sah. Ini tentu meresahkan dan berpotensi menghambat proyek PSN,” tegas Muh Adil kepada media ini.
Menurut Adil, Pemerintah Daerah Luwu Timur sejatinya telah mengambil langkah bijak dengan mengeluarkan kebijakan kerohiman terhadap bangunan, rumah kebun maupun tanaman yang terlanjur ditanam oleh pihak-pihak tersebut di atas lahan milik pemerintah.
“Kebijakan kerohiman yang dikeluarkan pemerintah daerah sudah sangat bijak. Tinggal bagaimana pihak-pihak tersebut menghormati keputusan pemerintah dan segera mengosongkan lahan,” tambahnya.
Kemarahan masyarakat ini juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Desa Harapan Lampia.
Dukungan tersebut menguat setelah dilakukan pertemuan bersama yang secara khusus membahas komitmen masyarakat dan pemerintah desa dalam mendukung PT IHIP untuk segera memulai pembangunan kawasan industri di lahan milik Pemda Luwu Timur.
Masyarakat Lampia menegaskan tidak ingin proyek strategis nasional yang menjadi harapan besar bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga justru gagal akibat ulah segelintir oknum.
Senada dengan itu, Jumadi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Harapan Lampia, turut menyampaikan kekesalan dan kemarahannya.
Ia meminta agar areal kawasan industri tersebut segera dikosongkan.
“Kami meminta lokasi itu segera dikosongkan. Jangan sampai rencana besar pembangunan kawasan industri terhambat hanya karena ulah segelintir oknum,” tegas Jumadi.
Lebih lanjut, Jumadi menyampaikan bahwa seluruh masyarakat Desa Harapan Lampia mendukung penuh langkah tegas Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Kami berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan tegas. Seluruh masyarakat Lampia mendukung ketegasan pemerintah demi kelancaran pembangunan kawasan industri,” tutupnya. (**)
