PALOPO – Polemik tidak dibayarkannya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di dua rumah sakit milik pemerintah kembali memanas. Ratusan tenaga kesehatan (nakes) dari RSUD Sawerigading Palopo dan RSU dr Palammai Tandi dijadwalkan mendatangi Kantor DPRD Kota Palopo untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (1/4/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas belum dibayarkannya TPP selama dua bulan terakhir, yang dinilai sangat berdampak pada kesejahteraan para tenaga kesehatan.
“Besok ratusan nakes akan mendatangi DPRD untuk RDP terkait TPP mereka yang sudah dua bulan tidak dibayarkan,” ujar Alfri Jamil saat kegiatan reses di Kantor Camat Wara, Selasa (31/3/2026).
Di sisi lain, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo, Abd. Waris, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan ASN. Ia menjelaskan, tidak dibayarkannya TPP disebabkan status kedua rumah sakit yang kini telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Menurutnya, dengan status BLUD, RSUD Sawerigading dan RSU dr Palammai Tandi memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam memenuhi kebutuhan internal serta kesejahteraan pegawai.
“Dengan status BLUD, rumah sakit dapat mengelola keuangannya secara mandiri, termasuk untuk kesejahteraan pegawai,” jelasnya.
Abd. Waris juga menambahkan, selama ini kedua rumah sakit tersebut tidak pernah menyetor dividen kepada Pemerintah Kota Palopo sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun memiliki pengelolaan anggaran yang cukup besar.
Data tahun 2025 mencatat, anggaran RSUD Sawerigading mencapai lebih dari Rp90 miliar, sementara RSU dr Palammai Tandi sekitar Rp37 miliar.
Namun, pernyataan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Para tenaga kesehatan justru merasa dirugikan karena kehilangan salah satu sumber penghasilan mereka.
RDP yang akan digelar di DPRD Kota Palopo diharapkan menjadi ruang dialog antara nakes dan pemerintah daerah untuk mencari solusi konkret, agar hak-hak mereka, khususnya TPP, dapat kembali dibayarkan.
Aksi ratusan nakes ini diprediksi akan menjadi sorotan publik, mengingat peran vital mereka dalam pelayanan kesehatan serta pentingnya jaminan kesejahteraan bagi tenaga medis di daerah.
