PALOPO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palopo, menggelar rapat Paripurna tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), di ruang sidang Kantor DPRD Palopo, Senin 13 November 2023.
Rapat Paripurna ini membahas Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo Asrul Sani mengatakan, akan berfokus kepada prioritas utama.
Asrul menyampaikan Kebijakan ekonomi dan fiskal 2024 menitikberatkan pada fungsi alokasi untuk mendukung transformasi ekonomi, dan fungsi distribusi diarahkan mendukung program afirmasi salah-satunya menghapus angka kemiskinan ekstrem menjadi 0%.
“Pembangunan infrastruktur, pelaksanaan mandatory spending (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur), perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi,” terang Asrul Sani.
Asrul Sani juga menambahkan, akan memfokuskan pada kegiatan/sub kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat dalam rangka meningkatan.
Pertama, kualitas sumber daya manusia. Kedua standar pelayanan minimal. Ketiga, pertumbuhan ekonomi daerah. Keempat, penangan stunting, kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Kelima, pengendalian inflasi. Keenam, ketahanan dan kedaulatan pangan. Ketujuh, pengelolaan sampah dan limbah, B3.
“Juga pencegahan banjir, kemudahan pelayanan publik dan investasi, akselerasi perbaikan tata kelola pemerintahan, stabilitas sosial, publik, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, dan juga pendanaan penyelenggaran pemilu dan pilkada 2024 yang jujur, adil aman dan damai,” jelas Asrul Sani.
Selain itu, Penjabat Walikota Palopo juga mengungkapkan penerimaan pembiayaan APBD 2024 ditargetkan Rp 18 miliar, dan pengeluaran pembiayaan Rp2,94 miliar, sehingga pembiayaan netto Ranperda APBD 2024 terdapat selisih Rp15,05 miliar yang akan menutupi defisit belanja APBD.
Sebelum menutup, Asrul Sani berharap keharmonisan lembaga Eksekutif dan Legislatif di Kota Palopo dapat terus terjaga dalam menjaga roda pemerintahan.
Sementara itu, melalui pandangan Fraksi, fraksi Demokrat menyampaikan 5 poin penting untuk menjadi catatan.
Hal ini diungkapkan, Fraksi Demokrat Cendrana Saputra Martani.
Cendrana menyarankan Pemkot Palopo mengedepankan belanja bantuan sosial dan kebutuhan UMKM untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
Fraksi Demokrat juga menyarankan Pemkot Palopo menjadikan skala prioritas kegiatan normalisasi dan pembuatan tanggul sungai yang selama ini mengancam warga pada saat musim hujan, termasuk melakukan pemeliharaan serta perbaikan jalan dan drainase.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyampaikan tingginya belanja pegawai di APBD membuat perlunya Pj Walikota melakukan perampingan OPD tuk meminimalisir tingginya belanja pegawai.
“Kami juga meminta Pj Walikota menormalkan atau merasionalisasikan TPP ASN Palopo yang sempat dipangkas 30% pada masa Covid-19, kami mengharapkan Pemkot Palopo memperhatikan muara Sungai Amasangan/Salotellue yang kerap menjadi penyebab banjir di Palopo.
“Pokok-pokok pandangan ini, sebagian besar kami peroleh saat temu konstituen saat masa reses berlangsung,” tutup Cendrana. (*)
