JAKARTA – Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengamankan empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.
Keempat oknum tersebut diketahui berasal dari matra Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Namun, hal ini menuai sorotan dari mantan Kepala BAIS TNI periode 2011–2013, Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto.
Soleman menilai, kasus ini bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan persoalan serius yang menyangkut profesionalitas dan kehormatan institusi intelijen militer.
Menurutnya, penyebutan asal matra para pelaku justru berpotensi mengaburkan tanggung jawab. Sebab, ketika prajurit telah bertugas di BAIS, maka tanggung jawab operasional sepenuhnya berada di bawah BAIS, bukan lagi pada matra asal.
“Dalam sistem militer, tanggung jawab melekat pada struktur komando saat ini. Jadi bukan lagi pada AL atau AU,” ujarnya, Kamis (19/03/2026).
Ia juga mengingatkan, penyebutan matra dalam konteks negatif bisa menimbulkan persepsi keliru di masyarakat dan menyeret nama baik institusi yang tidak terkait langsung secara operasional.
Soleman menjelaskan, BAIS merupakan lembaga intelijen terpadu lintas matra. Karena itu, setiap personel yang bergabung tidak lagi mewakili matra asal, melainkan menjadi bagian dari satu kesatuan BAIS.
Untuk mengusut tuntas kasus ini, ia mendorong pembentukan Tim Investigasi Internal Terpadu yang melibatkan Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI bersama Asintel dari masing-masing matra.
Tim ini diharapkan mampu bekerja objektif, menelusuri rantai komando, serta mengungkap kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan maupun kelemahan sistem.
“Pendekatan bersama penting untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan tidak ada saling lempar tanggung jawab,” jelasnya.
Selain itu, investigasi juga perlu mencakup penelusuran perencanaan aksi, status penugasan personel, hingga kemungkinan adanya penyalahgunaan fasilitas dan jaringan intelijen.
Soleman menegaskan, BAIS tidak boleh bersikap defensif, melainkan harus menjadikan kasus ini sebagai momentum evaluasi dan pembenahan menyeluruh.
“Ini adalah ujian bagi sistem intelijen TNI. Jika ditangani dengan baik, kepercayaan publik bisa terjaga. Jika tidak, yang rusak bukan hanya individu, tetapi sistem secara keseluruhan,” tegasnya. (*)
