6 Desa di Kecamatan Latimojong Ikuti Komunikasi Publik Yang Diselenggarakan Masmindo

LUWU – PT Masmindo Dwi Area (Masmindo) melanjutkan rangkaian kegiatan ”Program Komunikasi Publik MDA 2023” yang memaparkan rencana kerja perusahaan.

Pada sesi kedua ini berlangsung pada Rabu (25/10/23) di Belopa dan ditujukan bagi para kepala desa dan Ketua BPD dari desa-desa terdekat areal kerja perusahaan yang berada di wilayah Kecamatan Latimojong.

Sesuai dokumen AMDAL Masmindo, terdapat 6 desa terdekat wilayah kerja tambang yang berada di Kec. Latimojong dan telah diidentifikasi Perusahaan, yakni Desa Ranteballa, Boneposi, Tobarru, Kadundung, Tolajuk, dan Ulusalu.

Untuk itu semua kepala desa dari 6 desa inilah yang diundang pertamakali untuk menghadiri dan mendapatkan paparan tentang rencana kegiatan Masmindo dalam waktu-waktu ke depan.

Sesuai undangan Masmindo, hadir pada acara sosialisasi yaitu Kepala Desa Boneposi Hamka, Kepala Desa Tobarru Hadrianto, Ketua BPD Tobarru Sultan, Kepala Desa Kadundung Parambung, Kepala Desa Tolajuk Badarudin, Ketua BPD Tolajuk Kusmawanti, Kepala Desa Ulusalu Kadarusman, dan Ketua BPD Ulusalu Mardaud. Disayangkan perwakilan dari Pemerintah Desa Ranteballa tidak hadir dalam sesi sosialisasi ini.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kasmaruddin Battayang, Sekretaris Satgas Percepatan Investasi Kab. Luwu / Kepala Bappeda Luwu Moch. Arsal Arsyad, Camat Latimojong Supriadi, Kapolsek Bastem IPTU Sumare Usman, perwakilan Danramil Bastem, serta perwakilan Manajemen Masmindo dan Petrosea yang hadir untuk menyampaikan pemaparan.

Dalam sambutannya mewakili Pemerintah Kabupaten Luwu dan sekaligus membuka acara secara resmi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kasmaruddin Battayang menyampaikan, “Investasi di Kabupaten Luwu ini perlu didukung semua pihak, termasuk Masmindo. Sebagai bagian dari unsur pemerintahan, Kepala Desa adalah ujung tombak yang berperan sangat penting dalam percepatan investasi ini.

Terkait hal ini, saya menginstruksikan agar para kepala desa bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Saat memberikan sambutannya, Kepala Teknik Tambang & Site Manager Masmindo Mustafa Ibrahim menyampaikan bahwa kegiatan sosialiasi ini merupakan salah satu kewajiban Perusahaan untuk menginformasikan rencana kegiatan operasinya kepada para pihak setempat.

Secara jelas ini tertuang dalam Izin Lingkungan Masmindo yang dikeluarkan Gubernur Sulawesi Selatan pada 17 Oktober 2019 lalu, dan tentunya ketentuan ini akan dipatuhi dan dijalankan oleh Perusahaan dengan baik.

Seperti sesi sosialisasi sebelumnya, disampaikan paparan tentang profil Masmindo saat ini, aspek legalitas (perizinan) yang telah dimiliki, komitmen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L), kemajuan kompensasi lahan, persiapan konstruksi, ketenagakerjaan dan proses rekrutmen karyawan, serta kinerja program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM).

Diinformasikan pula kepada para Kades dan Ketua BPD bahwa Masmindo akan segera memulai kegiatan konstruksi tambangnya pada November 2023, dan direncanakan akan berlangsung selama 2 tahun. Telah ditargetkan pula bahwa pabrik pengolahan dan fasilitas infrastruktur pendukung tambang akan selesai pada 2025 mendatang.

Petrosea menyampaikan pemaparan tentang profil perusahaan, sejumlah dukungan kegiatan konstruksi terkini bagi operasi Masmindo, serta proses perekrutan karyawan dari sejumlah desa di sekitar wilayah kerja Masmindo. Proses rekrutmen dimaksud saat ini telah dan akan terus dilanjutkan Petrosea secara bertahap sesuai kebutuhan operasinya dalam mendukung pembangunan fasilitas tambang Masmindo.

Kebutuhan tenaga kerja di fase konstruksi ini akan terdiri atas 3 kategori, yakni non skills, semi skills, dan skills. Terkait hal ini, pada akhir September 2023 lalu Masmindo juga telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MOU) dengan pihak Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Luwu untuk secara aktif mengadakan program pelatihan kompetensi tertentu bagi tenaga kerja lokal.

Tujuannya adalah untuk mempersiapkan mereka agar mampu bekerja mengikuti fase kebutuhan tenaga kerja di Masmindo. Program-program peningkatan kompetensi dimaksud saat ini sedang dalam proses penyusunan.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Satgas Percepatan Investasi / Kepala Bappeda Luwu Moch. Arsal Arsyad menyampaikan,“Kita semua berharap agar Masmindo bisa segera beroperasi. Posko Satgas akan mulai dibuka di Desa Ranteballa pada minggu depan untuk melakukan pelayanan dan menerima pengaduan masyarakat terkait percepatan penyelesaian proses kompensasi agar Masmindo bisa segera melakukan konstruksinya.

Ditambahkan pula, para kepala desa diharapkan mampu menginventarisir SDM di desanya sesuai jenis-jenis keahlian yang diperlukan oleh perusahaan sesuai dengan yang dipaparkan. Sehingga ke depan diharapkan warga masyarakat Latimojong akan mampu berkompetisi dan bisa berperan jika Masmindo sudah berjalan, sesuai dengan kemampuan yang telah mereka miliki.

Sejumlah tanggapan disampaikan oleh para kepala desa pada saat sosiaisasi berlangsung, yakni harapan dan komitmen mereka untuk mendukung Masmindo agar bisa segera beroperasi; bentuk perhatian yang sama dari Masmindo untuk seluruh desa terdampak (tidak ada pengistimewaan bagi salah satu desa); sejumlah tantangan dalam proses kompensasi lahan; harapan agar tenaga kerja lokal (terutama untuk kategori non skills) bisa diakomodir pihak perusahaan; serta permintaan kejelasan tentang proses rekrutmen karyawan, baik tentang jenis keahlian kerja yang diperlukan dan juga syarat minimal pendidikan bagi pelamar.

Semua umpan balik ini kemudian ditanggapi dengan jelas oleh pihak Perusahaan, dan disampaikan pula bahwa proses informasi dan komunikasi ini akan terus berlanjut ke depan.

Di tahap berikutnya, Program Komunikasi Publik ini akan dilanjutkan Masmindo bagi warga masyarakat 6 desa di Latimojong secara langsung di desanya masing-masing.

Masmindo juga tentunya akan menjadwalkan kegiatan sosialisasinya bagi desa-desa di wilayah kecamatan lain di sepanjang jalan akses yang dilalui oleh kegiatan transportasi logistik Perusahaan dan mobilisasi peralatan tambang. Wilayah yang dimaksud adalah meliputi 15 desa di Kecamatan Bajo Barat, Bajo, dan Belopa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *