JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi membuka blokir anggaran senilai Rp86,6 triliun, langkah strategis yang diambil demi mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional di tahun 2025.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi 99 kementerian dan lembaga (K/L) yang sempat “terkunci” dalam efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa pembukaan blokir dilakukan sebagai hasil akhir dari proses refocusing dan relokasi anggaran, menyusul efisiensi belanja sebesar Rp256,1 triliun untuk K/L dan Rp50,6 triliun pada transfer ke daerah.
“Pada 7 Maret lalu, Menteri Keuangan telah melaporkan kepada Presiden bahwa pelaksanaan Inpres ini telah selesai. Selanjutnya, kami melakukan refocusing, relokasi, dan membuka blokir anggaran agar belanja K/L bisa lebih tajam, lebih tepat sasaran,” ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (30/4/2025).
Dari total anggaran yang dibuka blokirnya, Rp33,1 triliun dialokasikan untuk 23 K/L baru hasil restrukturisasi Kabinet Merah Putih, sementara Rp53,49 triliun diberikan kepada 76 K/L lainnya.
Langkah ini diyakini akan memperkuat daya dorong program-program strategis nasional.
Efeknya langsung terasa. Realisasi belanja negara mengalami akselerasi signifikan: Rp24,4 triliun pada Januari 2025, Rp83,6 triliun di Februari, dan melesat menjadi Rp196,1 triliun pada Maret 2025.
“Ini yang kita sebut sebagai akselerasi belanja. Sudah mencapai 16,9 persen dari total belanja dalam APBN 2025. Ini selaras dengan pendapatan dan belanja negara secara keseluruhan,” ujar Suahasil.
Dengan ritme belanja yang kian cepat, pemerintah optimistis pelaksanaan program prioritas nasional akan berjalan lebih optimal sepanjang tahun ini. (*)
