PALOPO – Pemerintah Kota Palopo menegaskan komitmennya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dengan membuka akses keuangan seluas-luasnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya nasional dalam mewujudkan inklusi keuangan.
Komitmen tersebut ditegaskan Staf Ahli Wali Kota Palopo Bidang Perekonomian, Samsul Alam, saat memimpin Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Aula Kantor Wali Kota Palopo, Jumat (13/6/2025).
Di hadapan jajaran pimpinan perbankan dan lembaga jasa keuangan se-Kota Palopo, Samsul mengungkapkan bahwa sektor keuangan di Palopo menunjukkan tren pertumbuhan yang menggembirakan.
“Palopo kini menempati posisi kedua tertinggi di Sulsel dalam perkembangan layanan keuangan. Ini potensi besar yang harus kita manfaatkan untuk memperkuat perekonomian daerah,” ujar Samsul.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi terbuka antara pemerintah dan pelaku industri keuangan dalam mengatasi berbagai tantangan, khususnya yang dihadapi UMKM.
“Pemkot ingin hadir dan tumbuh bersama perbankan serta lembaga keuangan. Kita ingin pastikan akses keuangan ini benar-benar menjangkau masyarakat dan menjadi penggerak ekonomi,” tambahnya.
Sinyal positif juga datang dari sektor perbankan. Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Palopo, Idham Haliq, menyampaikan keinginan kuat untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.
“Selama ini kami menjalankan program literasi keuangan seperti gerakan menabung secara mandiri. Ke depan, kami berharap bisa bersinergi dengan Pemkot untuk mempercepat inklusi keuangan,” jelas Idham.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai motor utama pertumbuhan UMKM. Dukungan aktif pemerintah dinilai krusial agar program ini dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha kecil.
Sementara itu, Pimpinan Cabang PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Palopo, Eka Pradana Wijaya, mengapresiasi langkah strategis TPAKD Palopo.
Ia menyatakan kesiapan PNM untuk terus berkolaborasi dalam pemberdayaan usaha ultra mikro dan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Komitmen yang sama turut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Supiati, Kepala Dinas Perdagangan Nurlely K. Noor, dan Kepala Bagian Perekonomian Musjaya Halun.
Ketiganya menyatakan dukungan penuh terhadap langkah percepatan inklusi keuangan demi memperkuat struktur ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkeadilan. (*)
