PALOPO – Anggota DPRD Palopo Cendrana Saputra Martani mengusulkan adanya perampingan OPD di lingkup Pemerintah Kota.
Hal ini disebabkan tingginya biaya belanja pegawai.
“APBD Palopo berkisar Rp985 miliar, sementara belanja pegawai mencapai Rp490 miliar atau 51% dari total nilai anggaran, angka ini (belanja pegawai, red) terbilang tinggi,” ujar Cendrana dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palopo, dengan instansi terkait, Selasa 21 November 2023.
Cendrana mengusulkan untuk menekan biaya tersebut, dengan dilakukan merger atau perampingan OPD.
“Sebab realitanya OPD di Palopo sekarang ini terlalu gemuk,” jelasnya.
Sementara, Wakil Ketua II DPRD, Irvan ST, mempertanyakan soal utang belanja RSUD Sawerigading yang mencapai Rp27 miliar.
Ia meminta pengelola RSUD, menjelaskan perihal adanya utang belanja yang nilainya tidak sedikit itu.
Direktur Utama (Dirut) RSUD Sawerigading, dr Rismayanti Amran Tandjung SpPA, dalam pemaparannya mengungkapkan, meski dirinya tergolong baru menjabat di RSUD Sawerigading, sebagai BLUD pelayanan kesehatan di RSUD Sawerigading tetap dioptimalkan dan pihaknya siap melakukan efisiensi anggaran.
“Untuk 2024, kita di RSUD Sawerigading menargetkan PAD kurang lebih sebesar Rp87.827.520.000 yang terdiri item pasien BPJS, pasien Asuransi kerja sama, dan hasil kerja sama BLUD Parkiran dan lain-lain,” urainya.
Sedang Kepala DPMPTSP Palopo, Samsuriadi, optimistis pihaknya dapat mencapai target PAD untuk TA 2023. Pasalnya, realisasi penerimaan retribusi PGB mencapai Rp3,5 miliar.
“Tahun ini DPMPTSP Insyaallah capai target PAD,” terangnya. (*)
