PALOPO — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palopo mulai menggelar pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palopo Tahun Anggaran 2024.
Salah satu sorotan utama dalam rapat yang digelar Rabu (23/4) ini adalah capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari RSUD dr. Palemmai Tandi.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Banggar, H. Harisal A. Latief, dihadiri sejumlah anggota Banggar seperti Cendrana Saputra Martani (CSM), Andi Muh. Tazar (AMT), Siliwadi, Nureny, Aris Munandar, hingga Hj. Anita Octaviana Andi Leluasa. Dari pihak eksekutif, hadir Direktur RSUD Palemmai Tandi, dr. Hj. Utia Sari bersama jajarannya, serta Kepala Dinas Kesehatan Palopo, Irsan Anugrah, SKM., MM.
Dalam paparannya, dr. Utia Sari mengungkapkan bahwa realisasi PAD RSUD Palemmai Tandi tahun 2024 hanya mencapai Rp29 miliar dari target Rp35 miliar. Ketidakcapaian ini, kata dia, disebabkan oleh terbatasnya fasilitas kesehatan, seperti belum tersedianya alat CT-Scan dan kekurangan tenaga dokter.
Namun begitu, ia optimistis ke depan RSUD yang berstatus BLUD ini bisa berkontribusi lebih besar jika mendapat dukungan anggaran melalui APBD.
“Kami percaya, dengan peningkatan fasilitas dan dukungan anggaran, RSUD Palemmai Tandi bisa memberikan dividen bagi Pemkot Palopo,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Kadinkes Palopo, Irsan Anugrah, juga mengakui bahwa RSUD yang berdiri sejak 2018 itu masih menghadapi sejumlah kendala.
Meski demikian, rumah sakit ini tetap menjadi rujukan utama bagi seluruh Puskesmas di Kota Palopo. “Jika didukung penuh, insyaallah rumah sakit ini bisa menjadi salah satu sumber PAD yang stabil bagi daerah,” ucapnya.
Ketua Banggar, Harisal A. Latief, menanggapi serius pemaparan tersebut. Ia meminta pihak RSUD segera membenahi kekurangan agar target PAD tahun mendatang dapat tercapai. Rencana pembahasan lebih mendalam pun akan dilanjutkan di tingkat komisi.
Sementara itu, anggota Banggar, Aris Munandar, menyoroti potensi tambahan PAD dari layanan Jemput Antar (JA) yang kini dikenakan tarif per kilometer sesuai Perda No. 1 Tahun 2024.
“Kebijakan ini tentu membuka peluang peningkatan PAD dari sektor layanan kesehatan,” katanya.
Tak kalah kritis, politisi muda dari PDI-P, Andi Muh. Tazar, turut menanyakan rincian utang belanja RSUD Palemmai Tandi tahun 2024. “Boleh kami tahu berapa jumlah utang belanja yang tercatat, per item-nya?” tanyanya dalam forum tersebut.
Dengan sejumlah catatan dan masukan dari Banggar, diharapkan RSUD Palemmai Tandi dapat segera berbenah dan menjadi pilar penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal Kota Palopo melalui sektor kesehatan.
