JAKARTA – Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah merusak harga diri Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
MK mengabulkan gugatan usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diduga memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.
“MK yang kita harap jadi gate keeper penjaga demokrasi, justru MK yang mendukung tumbuh suburnya menurunnya demokrasi di Indonesia, dan MK yang ikut merusak harga diri martabat kehormatan Presiden. Karena Presiden pasti harkat harga diri kehormatannya pasti rusak,” ujar Pangi yang dilansir dari Liputan6.com, Selasa 17 Oktober 2023.
Pangi menyebut, pada awalnya MK menjalankan tugasnya dengan menolak gugatan tentang usia capres-cawapres yang diajukan PSI hingga Garuda.
Namun belakangan MK malah mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Almas Tsaqibbiru, anak dari Koordiantor Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.
“Di awalnya putusan hukum lalu berubah menjadi putusan politik, open legacy yang kemarin kita bilang ada di DPR dan Presiden tiba-tiba MK punya kewenangan menambah klausul, pernah menjabat, itu kan DNA politik banget, 40 tahun itu kan bukan ujug-ujug, itu angka yang dikalkulasi, diterjemahkan, itu dengan kajian panjang, tiba-tiba berubah,” kata dia.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi dinilai tidak disiplin jika membiarkan sang anak Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) karena sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan batas usia calon presiden-calon wakil presiden.
Pangi menilai hubungan PDIP akan merenggang dengan Jokowi dan Gibran pasca-putusan MK ini. Dia menduga dalam waktu dekat PDIP akan memecat Gibran.
“Dugaan saya Gibran akan dipecat, dan Gibran akan masuk ke Golkar, jadi cawapres Golkar yang akan berpasangan dengan Prabowo,” ujar Pangi.
Pangi menduga dalam waktu dekat Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan Gibran sebagai bakal calon pendampingnya.
Jika hal tersebut terjadi, Pangi mempertanyakan sikap apa yang akan diambil PDIP terhadap Jokowi dan Gibran.
Pasalnya, Pangi menilai jika hal itu terjadi, maka Jokowi dianggap sudah tidak disiplin terhadap partai yang telah membesarkan namanya.
“Tapi berani enggak Pak Jokowi dipecat karena tidak disiplin. Seperti kader-kader yang lain, berani enggak? punya nyali enggak PDIP mecat Presiden, saya pikir enggak. Kemarin berapa gubernur diberhentikan kan? Nah apakah betul Presiden Jokowi sudah berkhianat, berani enggak PDIP mengatakan itu? Kan sudah terang benderang itu,” kata Pangi.
Pangi menyebut Presiden Jokowi bisa saja nantinya meminta Gibran agar tak menerima pinangan menjadi cawapres.
Jika hal itu terjadi, maka Jokowi telah memperlihatkan sikap kenegarawannya.
“Yang bisa menghentikan langkah Gibran ya hanya Presiden Jokowi. Kan Presiden tinggal bilang, oke putusan MK begitu, tapi saya punya komitmen lain, demi menjaga harkat martabat harga diri saya, karena saya masih menjabat sebagai Presiden, ada potensi abuse of power, ada potensi kita tidak netral, daripada pemilu kita kotor, menjijikan, tidak berkualitas, daripada Gibran nanti menang karena saya, jadi lebih baik Gibran tak saya izinkan menjadi cawapres,” kata Pangi.
Jika Jokowi mengatakan demikian, maka tingkat kepercayaan dan kualitas dirinya sebagai pemimpin negara akan kembali naik. Namun Pangi berpandangan hal itu berat dilakukan Jokowi.
“Tapi saya pikir Presiden enggak akan melakukan itu, karena inilah waktu yang tepat, aji mumpung, ini kesempatan emas, MK sudah ngasih karpet merah, Prabowo sudah minta jadi cawapres, ini ibarat tol mulus tidak ada kendala. Nah tinggal yang bisa menghentikannya siapa? Gibran menolak atau Presiden tidak setuju,” kata Pangi.
Menurut Pangi, jika Gibran tetap memutuskan menerima pinangan Prabowo Subianto, maka sikap Gibran terhadap PDIP terbilang kasar.
Menurut Pangi, Gibran akan dinilai sebagai pengkhianat partai.
“Ini kasar banget, karena di PDIP tuh kaderisasi, tidak boleh instan, tidak boleh jalan tol, berjenjang, kan begitu PDIP harus tertib organisasi. Masa sudah diputuskan Ganjar presiden, ada lagi calon dari koalisi lain, berarti kan Gibran membangkang, berkhianat,” kata Gibran.
Namun demikian, Pangi menyebut narasi pembangkang bisa saja hilang asal Gibran tegas menolak menjadi cawapres.
“Demi menjaga Ibu Megawati, demi menjaga demokrasi oleh karena itu saya memutuskan saya mundur, saya tidak mau, karena saya belum layak umur, belum pengalaman,” kata Pangi. (*)
