PALOPO – Kepala Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Raodatul Jannah menjawab tudingan hutang pemkot capai Rp 100 Miliar.
Hutang belanja yang nilainya fantastis tersebut mencuat setelah disampaikan Anggota DPRD Palopo dari Fraksi Partai Golkar, Baharman Supri.
Baharman Supri mengatakan hutang ini merupakan peninggalan dari era Walikota sebelumnya, yakni HM Judas Amir.
Menjawab tudingan tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo, Raodatul Jannah justru mempertanyakan angka Rp100 miliar yang disebutkan Baharman Supri tersebut sebagai hutang belanja Pemkot Palopo dari mana asalnya.
Iya, hutang belanja yang mana itu? Hutang belanja yang mana dimaksudkan?,” kata Raodha, dikutip dari Herald Sulsel, Rabu 8 November 2023.
Raodha mengaku heran adanya angka Rp100 miliar yang disebutkan Baharman Supri, yang disebutnya sebagai hutang belanja Pemkot Palopo.
Sebab kata dia, hingga saat ini, angka pasti mengenai nilai hutang belanja Pemkot Palopo dalam APBD 2023 ini, masih dalam proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel.
“Belum ada angka pastinya karena masih dalam proses audit. Nanti setelah ada hasil audit baru diketahui pasti nilai hutang belanja,” kata Raodha.
Raodha yang juga mantan Kepala Bappeda Kota Palopo ini enggan berspekulasi mengenai angka pasti hutang belanja Pemkot Palopo.
Namun dia menyebut, nilai hutang belanja Pemkot Palopo tersebut tidaklah mencapai angka Rp100 miliar. Dia memperkirakan berada di kisaran angka Rp30 miliar.
“Tetapi angka pastinya kita tunggu hasil audit BPK,” kata Raodha. (*)
