JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Haji (Kemenhaj) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar pelaksanaan haji dikelola secara transparan dan akuntabel.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, persiapan haji dilakukan sejak dini dengan fokus pada ketepatan waktu, kualitas layanan, perlindungan jemaah serta tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab.
“Kami menyiapkan haji ini sedini dan secermat mungkin. Fokus kami adalah ketepatan waktu, kualitas layanan, perlindungan jemaah, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden,” ujar Menhaj dalam keterangan pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (08/1/2026) kemarin.
Ia menegaskan, Kemenhaj tidak hanya menyiapkan aspek teknis, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan integritas penyelenggaraan haji secara menyeluruh. Untuk memastikan hal tersebut, Kemenhaj melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk aparat penegak hukum.
“Di Kementerian Haji ini kami didampingi berbagai pihak, termasuk dari KPK dan Kejaksaan, agar seluruh proses penyelenggaraan haji berjalan transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Menhaj menekankan bahwa pelayanan jemaah menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan haji 2026. Setiap kebijakan diarahkan agar berdampak langsung pada kenyamanan, keselamatan, dan ketenangan jemaah selama menjalankan ibadah.
“Pemerintah ingin memastikan jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan tenang. Kami berharap jemaah berangkat dalam kondisi sehat, menjalankan ibadah dengan baik, dan kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat serta meraih haji yang mabrur,” ujarnya.
Terkait persiapan di Arab Saudi, Menhaj menyampaikan bahwa pemerintah terus mengawal penyediaan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi melalui koordinasi intensif dengan otoritas setempat.
Hingga saat ini, layanan transportasi dan konsumsi telah terpenuhi 100 persen, sementara akomodasi di Madinah mencapai 93 persen dan di Makkah masih dalam tahap penyelesaian.
“Insyaallah dalam waktu dekat seluruh akomodasi bisa kami pastikan selesai,” katanya.
Sementara itu, di dalam negeri, persiapan penerbangan, asrama haji dan embarkasi dilakukan sejak awal melalui koordinasi lintas kementerian, maskapai penerbangan serta pengelola bandara.
Asrama haji dipersiapkan untuk memberikan layanan yang tertib, nyaman, dan aman bagi jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci.
Menhaj juga menegaskan bahwa layanan kesehatan menjadi perhatian utama, mulai dari pemenuhan istithaah kesehatan, kesiapan tenaga medis, hingga sistem layanan kesehatan di Tanah Air dan Arab Saudi.
“Kesehatan jemaah adalah prioritas utama kami. Layanan medis tidak boleh terlewatkan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Menhaj kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan ibadah haji 2026 secara profesional dan berorientasi pada pelayanan jemaah.
“Kami berkomitmen melaksanakan haji 2026 secara profesional, transparan, serta berfokus pada pelayanan dan perlindungan jemaah,” tandasnya.
