LUWU – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan sekaligus Sosialisasi dan Optimalisasi Pengadaan Gabah dan Beras dalam Negeri Tahun 2025 untuk Zona II.
Acara ini dilaksanakan di Aula Andi Kambo, Kompleks Perkantoran Bupati Luwu, Kamis (13/2/2025) kemarin.
Rakor ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Anggota DPRD Sulsel, Ir. Fadriaty Asmaun, ST., MM., dari fraksi Partai Demokrat, serta anggota DPRD Luwu, Wahyu Napeng.
Tak hanya itu, acara ini juga dihadiri oleh para Kepala Dinas Ketahanan Pangan dari kabupaten/kota yang tergabung dalam Zona II, seperti Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Kota Palopo, Luwu Timur, Toraja, dan Toraja Utara. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bapelitbangda.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, bersama perwakilan dari Bank Indonesia (BI) dan Pimpinan Cabang Bulog Palopo, turut menjadi narasumber. Beberapa narasumber juga hadir secara daring, termasuk Kadis PMD Sulsel, Kepala Bappelitbangda Sulsel, dan Kadis TPHBUN Sulsel.
Penjabat Bupati Luwu, Drs. H. Muh. Saleh, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memilih Kabupaten Luwu sebagai tuan rumah untuk Rakor Ketahanan Pangan Zona II.
“Kami merasa terhormat dan mengapresiasi keputusan ini. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah memilih Kabupaten Luwu sebagai tempat pelaksanaan rakor ini,” ujar H. Muh. Saleh.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, mengungkapkan bahwa isu ketahanan pangan adalah isu strategis yang harus dihadapi bersama.
“Pangan adalah isu global, nasional, dan lokal. Pemerintah daerah harus fokus dengan strategi yang terarah, karena ketahanan pangan melibatkan banyak sektor,” tambahnya.
Arsjad menegaskan bahwa ketahanan pangan bukanlah masalah yang bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerjasama lintas sektor. “TNI-Polri juga memberikan dukungan, yang tentu saja menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan yang stabil di Sulsel,” ungkapnya.
Rakor ini juga menjadi momentum penting mengingat banyak daerah sedang menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan melibatkan Bappeda sebagai lokomotif, Arsjad berharap ketahanan pangan bisa menjadi isu bersama yang menghasilkan kegiatan nyata, target yang jelas, dan anggaran yang memadai.
Sebagai bagian dari kegiatan, Rakor ini juga dirangkaikan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM), yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Sulawesi Selatan pada tahun 2025. (*/Has)
