PALOPO – Gelombang protes dari tenaga kesehatan (nakes) di Kota Palopo dipastikan memuncak. Ratusan nakes dijadwalkan akan mendatangi kantor DPRD Palopo pada Rabu (1/4/2026), terkait pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang belum dibayarkan selama dua bulan terakhir.
Informasi tersebut diungkapkan oleh Alfri Jamil saat kegiatan reses di Kecamatan Wara, Selasa (31/3/2026). Ia menyebutkan bahwa aksi tersebut akan melibatkan sekitar 500 tenaga kesehatan.
“Sudah ada penyampaian, besok sekitar 500 nakes akan mendatangi kantor DPRD terkait TPP mereka yang tidak dibayarkan selama dua bulan,” ungkap Alfri.
Para nakes yang akan turun aksi berasal dari dua rumah sakit milik pemerintah daerah, yakni RSUD Sawerigading Palopo dan RSUD Palammai. Mereka menuntut kejelasan serta pembayaran hak yang selama ini belum mereka terima.
Aksi ini dipicu oleh kebijakan penghentian pembayaran TPP ASN yang telah berlangsung selama dua bulan terakhir. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan tenaga kesehatan yang selama ini mengandalkan tambahan penghasilan tersebut.
Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palopo, Abd Waris, menjelaskan bahwa penghentian pembayaran TPP ASN berkaitan dengan perubahan status RSUD Sawerigading menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan status tersebut, rumah sakit dinilai memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengelola keuangannya sendiri.
“Dengan anggaran yang cukup besar, sekitar Rp90 miliar lebih, seharusnya rumah sakit bisa mengatur sendiri, karena sudah berstatus BLUD,” ujar Waris, Sabtu (28/3/2026).
Ia juga menyebutkan bahwa kebijakan serupa berlaku di RSUD Palammai, di mana TPP ASN tidak lagi dianggarkan oleh Pemerintah Kota Palopo.
Hal tersebut dibenarkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Sawerigading, dr. Iin. Ia menyatakan bahwa penghentian pembayaran TPP ASN telah diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal), seiring perubahan status rumah sakit menjadi BLUD.
“Iya, memang sudah tidak dibayarkan lagi dan itu ada Perwal yang mengatur karena status RSUD Sawerigading sudah BLUD,” jelasnya.
Meski demikian, dr. Iin mengungkapkan bahwa saat ini kebijakan terkait TPP ASN masih dalam tahap penggodokan. Hal ini membuka peluang adanya evaluasi atau perubahan kebijakan ke depan.
Aksi ratusan nakes ini diperkirakan akan menjadi sorotan publik, mengingat menyangkut kesejahteraan tenaga kesehatan yang memiliki peran vital dalam pelayanan masyarakat. Tuntutan mereka kini tertuju pada DPRD Palopo, dengan harapan ada solusi konkret atas polemik yang terjadi.
