JAKARTA – Kementerian Keuangan membantah klaim Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin yang menyebut daerahnya bangkrut karena defisit anggaran hingga Rp1,5 triliun.
“Penggunaan istilah ‘bangkrut’ sejatinya kurang tepat untuk memaknai ketidakmampuan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam melunasi utang jangka pendek atau panjang di tahun ini. Yang dialami Pemprov (Sulsel) bukanlah kebangkrutan, melainkan kesulitan likuiditas akibat dari pengelolaan utang jangka pendek yang kurang pruden,” kata Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo dalam keterangan resminya, dikutip dari CNNIndonesia.com, Minggu 15 Oktober 2023.
Namun, Prastowo mengamini adanya kinerja keuangan yang kurang sehat dari Pemprov Sulsel, khususnya dari sisi aspek likuiditas.
Kesimpulan ini diambil usai dirinya melihat hasil analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2023 daerah tersebut.
Pada 2023 ini, Sulsel mencatat utang jangka pendek jatuh tempo dan utang jangka panjang yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi.
Menurutnya, masalah utama Pemprov Sulsel adalah likuiditas alias kesulitan melunasi utang jangka pendek.
Sedangkan peluang dalam urusan solvabilitas atau kemampuan melunasi utang jangka panjang masih ada.
Pasalnya, angsuran pokok utang jangka panjang Sulsel sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 di pos pengeluaran pembiayaan.
Prastowo melihat tingginya kewajiban utang masih bisa dihindari dengan optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja.
Terlebih, tingginya akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) 2023 dan tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan data per September 2023, Prastowo menyebut SILPA Pemprov Sulsel sebesar Rp676 miliar.
Menurutnya, kondisi ini diprediksi tetap terjaga hingga akhir tahun melihat tren realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat serta pola akumulasi SILPA di dua tahun sebelumnya.
“Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Pemprov Sulsel dapat melakukan: negosiasi utang jangka pendek; restrukturisasi utang jangka panjang; optimalisasi pendapatan dan efisiensi serta realokasi belanja untuk menekan SILPA; dan/atau refinancing sebagai langkah terakhir,” tutupnya.
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menyebut kebangkrutan terjadi imbas utang yang ditinggalkan Andi Sudirman Sulaiman sewaktu menjabat gubernur.
Defisit hingga Rp1,5 triliun terjadi selama bertahun-tahun akibat perencanaan anggaran yang keliru.
Pada akhirnya, Bahtiar menyebut seluruh kegiatan yang direncanakan pada anggaran perubahan 2023 akan dipangkas dan ditahan sampai Desember mendatang.
“Daerah ini bangkrut, kita ada Rp 1,5 triliun anggarannya defisit,” katanya saat rapat paripurna APBD 2024 di DPRD Sulsel.
“Ini tidak sesuai apa yang diomongin. APBD Rp10,1 triliun, tapi defisit Rp1,5 triliun. Jadi uang hanya ada Rp8,5 triliun, berarti uang Rp1,5 triliun tidak ada uangnya. Saya sudah sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri,” sambung Bahtiar. (*)
