MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, melaporkan 17 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) lantaran diduga melanggar netralitas dalam Pilkada Serentak 2024.
Adapun ke 17 ASN tersebut terdiri dari sejumlah Lurah dan Sekretaris Kecamatan (Sekcam).
Tindakan itu diambil setelah mendapatkan izin lisan dari Kementerian Dalam Negeri.
Danny Pomanto, sapaan akrab Moh Ramdhan Pomanto, mengungkapkan bahwa ia telah memperoleh persetujuan untuk menindak tegas 17 anak buahnya yang terindikasi tidak netral dalam pilkada.
“Saya sudah dapat izin lisan, ada di Wamen, disampaikan untuk menjadi pembelajaran,” ujar Danny beberapa waktu lalu.
Jika terbukti bersalah, 17 Lurah dan Sekcam tersebut akan menghadapi sanksi pemecatan sebagai ASN.
Selain itu, Danny juga menyebut bahwa beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut terlibat dalam pelanggaran ringan, yang berujung pada teguran dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Bukan 11 lagi, tapi ada 17 termasuk Sekcam, resikonya (apabila terbukti) dipecat. OPD juga ada, beberapa sudah ditegur BKN,” tambahnya, (09/12/2024).
Sebelumnya, Danny juga menegaskan bahwa ia akan menindak tegas oknum lurah yang diduga terlibat dalam politik praktis Pilkada 2024.
Berdasarkan laporan masyarakat, sejumlah lurah diduga berpihak pada calon tertentu dalam Pilwalkot Makassar dan Pilgub Sulsel.
Masyarakat bahkan melaporkan adanya salah satu oknum lurah yang menjadikan kantornya sebagai markas paslon tertentu.
“Pokoknya dia berpihak ke Paslon tertentu, siapapun paslonnya. Bahkan saya dengar ini laporan masyarakat, kantor lurah jadi markas, ini kan jelek sekali, luar biasa rusaknya ini barang,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, pada Senin (25/11/2024), Danny berencana untuk melakukan evaluasi dan pembenahan di seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar, termasuk para kepala OPD yang diketahui menekan bawahannya untuk memilih paslon tertentu.
Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas pemerintahan, meskipun dirinya juga berstatus sebagai calon gubernur Sulsel.
“Pertama jaga kota. Nah, kota ini agak kotor, jadi perlu dibersihkan. Kebetulan tadi hujan, tandanya bahwa kota ini harus dibersihkan, banyak sekali sampah,” ujarnya.
Danny memastikan, tidak akan ada toleransi bagi ASN yang terlibat dalam konflik kepentingan.
“Saya saja wali kota tidak pernah tekan-tekan orang. Saya ini janji sebagai wali kota, harus baik untuk semua, apapun pilihannya,” tutupnya. (**)
