<
>
JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief, menyatakan keprihatinannya atas minimnya alokasi anggaran untuk sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM), meski sektor ini menyumbang sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Hendry saat menghadiri rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (8/7) kemarin.
Dalam keterangannya, Hendry menyoroti hasil Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang yang menurutnya belum mencerminkan keberpihakan anggaran yang nyata terhadap pelaku IKM.
“IKM dan UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Tapi alokasi anggarannya masih jauh dari ideal,” tegas Hendry dalam program PKS Legislative Report.
Ia menilai, rendahnya dukungan fiskal ini berpotensi menghambat produktivitas dan ketahanan sektor IKM, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan pascakrisis.
Sebagai solusi, Hendry mengusulkan pembentukan program nasional Pendamping IKM, meniru skema Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang dijalankan oleh Kementerian Sosial.
Menurutnya, kehadiran pendamping di lapangan akan memperkuat ekosistem usaha kecil agar lebih produktif dan terarah.
“Pendamping IKM ini akan memperkuat ekosistem usaha kecil agar lebih terintegrasi dan siap bersaing,” jelas legislator asal Riau tersebut.
Lebih jauh, Hendry juga mendorong sinergi lintas kementerian, khususnya antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan UKM, guna menciptakan kebijakan yang lebih terkoordinasi untuk mendukung IKM secara berkelanjutan.
Langkah ini, menurutnya, menjadi bagian dari upaya strategis mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto hingga tahun 2029.
Tak hanya sektor IKM, Hendry turut menyoroti pentingnya dukungan terhadap ekonomi kreatif, terutama yang digerakkan oleh generasi muda.
Ia mengajak para pelaku dari 17 subsektor ekonomi kreatif untuk menyuarakan aspirasi mereka melalui jalur legislatif.
“Ekonomi kreatif adalah mesin pertumbuhan baru. Ini bukan hanya soal PDB, tapi tentang inovasi dan pemberdayaan anak muda,” ujar Hendry.
Sebagai wakil rakyat dari Fraksi PKS, Hendry menegaskan komitmen partainya untuk terus mengawal kebijakan afirmatif dan keberpihakan anggaran terhadap sektor IKM dan ekonomi kreatif.
“Fraksi PKS akan memastikan kedua sektor ini menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional,” pungkasnya.
Dengan kontribusi besar IKM dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian Indonesia, desakan peningkatan anggaran dan penguatan program pendampingan menjadi sorotan penting dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
