LUWU – Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Luwu, di Belopa, Jumat (27/3/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali, didampingi Wakil Ketua Andi Mammang.
Dalam pemaparannya, Dhevy menyebut sejumlah indikator makro daerah menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu tahun 2025 tercatat 74,66, meningkat dari 73,86 pada 2024.
Pertumbuhan ekonomi juga mengalami lonjakan signifikan, dari 4,36 persen pada 2024 menjadi 7,43 persen di 2025. Capaian ini menempatkan Luwu di posisi kedua tertinggi di Sulawesi Selatan.
Selain itu, pendapatan per kapita naik 6,23 persen dari Rp59,73 juta menjadi Rp63,45 juta. Angka harapan hidup meningkat dari 73,52 tahun menjadi 73,85 tahun, sementara persentase penduduk miskin turun dari 11,70 persen menjadi 10,97 persen.
Dari sisi keuangan daerah, APBD Luwu 2025 ditetapkan sebesar Rp1,675 triliun dan setelah perubahan menjadi Rp1,604 triliun. Pendapatan daerah terealisasi Rp1,518 triliun atau 96,35 persen, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,499 triliun atau 93,49 persen dari pagu anggaran.
Dhevy menjelaskan, penyusunan LKPJ mengacu pada ketentuan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 13 Tahun 2019. Ia menegaskan, penyampaian LKPJ merupakan kewajiban tahunan kepala daerah kepada DPRD.
Ia juga menyoroti dinamika penyelenggaraan pemerintahan selama 2025 yang merupakan tahun pertama kepemimpinan mereka. Meski menghadapi tantangan, terutama efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pelaksanaan pemerintahan dinilai berjalan baik dan kondusif.
Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari sinergi seluruh pihak dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Luwu, lanjut Dhevy, juga akan segera menyerahkan laporan keuangan daerah ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit.
Di akhir penyampaiannya, ia berharap DPRD dapat memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintahan ke depan. (Hasdar)
