Penuhi Panggilan Wapres, Bupati Lutra Terima Insentif Fiskal

LUWU UTARA – Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menerima penghargaan kategori penurunan stunting di Istana Wakil Presiden, Jumat  6 Oktober 2023, kemarin.

Penghargaan tersebut diterima Indah bersama 70 kabupaten dan 21 kota di Indonesia.

“Alhamdulillah sore tadi di Istana Wakil Presiden, atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, saya menerima penghargaan dan alokasi insentif fiskal tahun berjalan kategori penurunan stunting,” terang Indah.

Tentu dengan harapan sambung Indah, bahwa ini menjadi motivasi untuk terus berikhtiar menurunkan prevalensi stunting minimal di 14% sampai akhir tahun 2024.

Bupati perempuan pertama di Sulsel ini mengatakan, yang paling penting dalam percepatan penurunan stunting sebenarnya adalah kerja kolaborasi yang sifatnya berkelanjutan karena stunting membutuhkan peran serta dari pelbagai pihak.

“Untuk itu semua melalui kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kawan-kawan dan seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam percepatan penurunan stunting khususnya di Kabupaten Luwu Utara. Termasuk bapak dan bunda asuh anak stunting dan mitra-mitra yang berpartisipasi selama ini selain organisasi perangkat daerah terkait,” jelas Indah.

Kendati demikian, bupati yang karib disapa IDP ini menegaskan bahwa tugas ke depan tentu masih sangat banyak untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia, Maruf Amin, memanggil khusus para kepala daerah dalam membicarakan stunting.

Baca Juga: Gegara Stunting, Wapres Panggil Khusus Bupati Lutra dan Lutim

Dari 7 Bupati yang dipanggil khusus Wapres, terdapat 2 Bupati di Luwu Raya yang juga ikut dipanggil, yakni Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani dan Bupati Luwu Timur Budiman.

Percepatan penurunan stunting sejak tahun 2018 dinilai telah berhasil menurunkan hingga 9,2 persen poin.

Namun demikian, untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. Masih diperlukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *