LUWU – Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) menggelar kegiatan Coaching Clinic dalam rangka mempercepat proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerinrah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Kepala BPKAD Kabupaten Luwu, Drs. Alamsyah, M.Si dalam laporannya mengatakan bahwa Coaching Clinic yang dilaksanakan di ruang pertemuan Hotel Maxone Makassar Provinsi Sulawesi selatan ini akan berlangsung selama dua hari, yakni tanggal 30-31 Januari 2024.
“Coaching Clinic penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 ini diikuti oleh peserta sebanyak 200 orang yang terdiri dari PPK-SKPD, Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Operator Keuangan”, jelas Alamsyah.
Harapannya, dengan diadakannya kegiatan ini agar mempermudah dan mempercepat proses penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2024 di SKPD sehingga dapat menghasilkan LKPD Kabupaten Luwu yang berkualitas dan tepat waktu guna mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI.
Penjabat Bupati Luwu, Drs. H. Muh. Saleh, M.Si yang secara resmi membuka kegiatan Coaching Clinic memberikan apresiasi kepada BPKAD atas terlaksananya kegiatan tersebut.
“Kami sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh BPKAD. Ini sangat baik apalagi menghadirkan kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel sebagai narasumber”, ujar Muh. Saleh.
Menurutnya, dalam suatu organisasi, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, bagaimana seorang pemimpin membuat bawahannya senang, dan kedua adalah bagaimana seorang bawahan dapat membuat pemimpin tenang.
“Salah satu yang dapat membuat pemimpin tenang adalah penyajian laporan keuangan yang baik. Sebaliknya, seorang pimpinan harus dapat memenuhi dan memberikan hak-hak bawahannya agar mereka senang”, jelas Muh. Saleh.
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Mohamad Risbiyantoro, membawakan materi mengenai “Current Issues Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah.
Dalam kesempatan itu, Risbiyantoro menyampaikan berbagai isu terkini yang berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah, serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan sistem manajemen keuangan yang baik guna meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah, serta upaya untuk mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana publik.
Selain itu, Risbiyantoro memberikan gambaran tentang peran BPKP dalam membantu pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan keuangan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi peserta, terutama bagi aparatur pemerintah daerah, dalam menghadapi tantangan yang ada dalam manajemen keuangan serta dalam implementasi kebijakan yang lebih efektif dan efisien.
