BARRU – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Barru mengkritik langkah Pemerintah Daerah (Pemda) Barru yang membeli mobil dinas baru senilai Rp 1,7 miliar untuk Wakil Bupati di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digagas oleh Presiden Prabowo.
Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan prinsip efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ketua HMI Cabang Barru, Hendra, menilai keputusan ini sangat disayangkan. Ia menganggap bahwa pembelian mobil dinas mewah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan lebih memperlihatkan ketidakseriusan Pemkab dalam mengurus persoalan daerah.
“Kami sangat menyayangkan keputusan ini. Pemda seharusnya fokus pada perbaikan infrastruktur yang rusak dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan malah membeli mobil dinas mewah atau merenovasi rumah jabatan,” ujar Hendra kepada wartawan pada Jumat, 14 Maret 2025.
Hendra juga mengungkapkan bahwa informasi mengenai pengadaan mobil dinas dan renovasi rumah jabatan ini diperoleh melalui penelusuran pihaknya.
Setelah melakukan konfirmasi dengan Kabag Umum Setda Barru, Hendra mendapatkan informasi bahwa pengadaan mobil dinas untuk Wakil Bupati Barru tersebut adalah jenis Toyota Alphard yang dihargai Rp 1,7 miliar.
“Kami telah mengkonfirmasi langsung dengan Kabag Umum Setda Barru terkait hal ini, dan informasi tersebut dibenarkan,” ujar Hendra.
HMI Cabang Barru pun berharap Pemkab Barru, yang dipimpin oleh Bupati Andi Ina, dapat lebih fokus pada prioritas utama yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Mereka mengimbau Pemkab Barru untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab dengan penuh integritas dan transparansi.
“Kami berharap Bupati Andi Ina dan Pemkab Barru dapat memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan tidak terjebak dalam kebijakan yang tidak mendesak,” tambah Hendra. (**)
